Anggaran Rumah Tangga

Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL (APERNAS)

BAB  I

UMUM

Pasal 1
Pengertian
Anggaran Rumah Tangga APERNAS merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar APERNAS.

Pasal 2
Dewan Pendiri

Dewan Pendiri adalah perorangan para Pengusaha (Komisaris Utama/Komisaris atau Direktur Utama/Direktur) PT, CV dan Ketua Koperasi yang berusaha fokus pada Pengembangan Rumah Sederhana Sehat, baik Tapak maupun Susun atau sebagai pelaku usaha yang akan memulai dalam bidang Perngembangan Rumah Sederhana Sehat tersebut diatas, selanjutnya secara bersama-sama yang dilandasi kesamaan pandangan,Visi dan Misi pada tanggal 23 Pebruari 2009, di Gedung Joang ‘45, Jl. Menteng Raya No.31 Jakarta Pusat, mendeklarasikan wadah organisasi profesi pengembang kecil yang diberi nama ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL (APERNAS) dan selanjutnya sejumlah 50 orang Dewan Pendiri APERNAS tersebut, dinyatakan sebagai Dewan Pendiri APERNAS atau disebut Deklarator APERNAS.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3
Kriteria dan Ketentuan Anggota

  • Anggota APERNAS adalah seluruh pengembang kecil Perumahan Sederhana Sehat di Wilayah Republik Indonesia yang telah menerima dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi APERNAS lainnya.
  • Pengusaha/Perorangan yang berminat sebagai pengembang Rumah Sederhana Sehat serta secara sukarela berkeinginan menjadi anggota APERNAS, selanjutnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Pusat, terkecuali DPW atau DPD setempat belum terbentuk, telah melunasi Uang Pangkal Anggota serta menandatangani Surat Pernyataan Anggota.
  • DPP/DPW/DPD akan memberikan Pelatihan dan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP) APERNAS, yang sifatnya wajib bagi setiap calon anggota, selanjutnya yang bersangkutan dinyatakan sah sebagai Anggota dan memiliki Nomor Anggota yang dikeluarkan/telah diregistrasi oleh DPP.
  • Terhadap Pengusaha/Perorangan yang telah mengikuti proses pada ayat 2 dan 3 diatas, akan diberikan Sertifikat Anggota Pengembang APERNAS, yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPW dan DPD untuk diregistrasi sebagai Anggota DPD setempat sesuai domisili kantor perusahaan tersebut.

Pasal 4
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

  • Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang memberikan bantuan dan kontribusi secara rutin kepada organisasi dalam menjalankan dan mensukseskan pelaksanaan operasional organisasi.
  • Anggota kerhormatan adalah mereka yang dianggap memberikan perhatian penuh secara sukarela dan/atau berjasa dalam pembinaan dan pengembangan kepada organisasi.
  • Anggota Luar Biasa dan Anggota Kerhormatan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan anggota yang dimaksud dalam pasal ini dengan diterbitkanya sertifikat khusus keanggotaan.
  • Anggota Luar Biasa dan Anggota Kerhormatan bersifat perorangan.
  • Anggota Luar Biasa dan Anggota Kerhormatan berhak memberikan saran baik lisan maupun tertulis dalam musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan organisasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5
Hak-Hak Anggota

  • Menghadiri musyawarah, rapat-rapat, pertemuan organisasi tingkat nasional, wilayah dan daerah menurut tata cara yang ditentukan oleh organisasi.
  • Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
  • Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.
  • Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi.
  • Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
  • Mengemukakan pendapat yang sopan, santun serta bertanggung jawab.
  • Membela diri melalui Rapat Dewan Pengurus Harian Wilayah/Daerah.
  • Mendapat bantuan dan perlindungan hukum secara organisasi maupun pribadi serta bantuan penyelesaian kesulitan perbankan, perijinan dan pembebasan lahan yang dihadapi dalam bidang usaha perumahan, dari Lembaga Advokasi Pengembang Nasional (LAPNAS).
  • Mendapat bantuan dalam hal Bimbingan Proposal, Perizinan, Pencairan Kredit dari Perbankan (KPL/KYG/KPR), Perpajakan, dan Konsultasi teknis dalam pembuatan Siteplan, Gambar kerja, serta Penyelesaian Sertifikasi dari Hak Milik menjadi HGB Induk dan Pecahan.
  • Dan lain-lain yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 6
Kewajiban Anggota

  • Mematuhi, mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan organisasi yang diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya.
  • Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan APERNAS.
  • Berperan aktif, semangat, dan peduli terhadap MBR yang sangat membutuhkan Rumah Sederhana Sehat di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  • Membayar uang pangkal anggota kepada DPP.
  • Menjadi Pengembang dan membangun rumah MBR.
  • Membayar Iuran Wajib Tahunan Anggota (IWATA) kepada DPP melalui DPD dan/atau DPW setempat.
  • Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP) APERNAS dan membayar biaya PSPP kepada DPP.
  • Membayar Iuran Wajib Proyek (IWAPRO) bagi anggota yang membuka Proyek Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak dan/atau Rumah Sejahtera Susun kepada DPP.
  • Menandatangani Surat Pernyataan Anggota diatas materai.
  • Melaporkan data proyek perumahannya ke DPP, baik itu perumahan Subsidi maupun Komersial.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7
Pemberhentian Keanggotaan

Anggota APERNAS diberhentikan karena :

  • Mengundurkan diri dari keanggotaan.
  • Tidak aktif membayar IWATA.
  • Menjadi anggota Organisasi Profesi Pengembang lain.
  • Melakukan pelanggaran organisasi berupa :
    • Pencemaran nama baik APERNAS,
    • Penghinaan dan pelecehan APERNAS,
    • Berperilaku arogan, memeras, melakukan pungli pada konsumen,
    • Penyelewengan penggunaan dana APERNAS
    • Tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penjelasan tentang sanksi dalam ayat ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
  • Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada BAB III Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga tentang Kewajiban Anggota.
  • Meninggal dunia.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8
Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERNAS

  • DPP adalah Pimpinan Tertinggi dalam kepengurusan organisasi yang melaksanakan dan meneruskan, mengawasi serta menginstruksikan ketetapan-ketetapan MUNAS pada seluruh organisasi dalam semua tingkatan.
  • DPP dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota pengurusnya kemudian dimintakan pengesahannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat.
  • DPP dapat menetapkan peraturan-peraturan khusus, maupun Peraturan Organisasi atau ketentuan organisasi lainnya dalam rangka ketertiban dan melaksanakan kewajiban.
  • Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pimpinan sementara akan dipimpin oleh salah seorang Waketum yang ditunjuk oleh Rapat Pleno DPP untuk selanjutnya selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan harus dilaksanakan MUNASLUB yang khusus untuk memilih Ketua Umum.
  • DPP dapat menetapkan pembentukan Badan/Lembaga Otonom APERNAS, yang Surat Keputusannya disahkan oleh DPP, antara lain Lembaga Advokasi Pengembang Nasional (LAPNAS), Lembaga Bank Tanah APERNAS (LBTA), Pusat Pemasaran Rumah, Bank APERNAS, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Pasal 9
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS

  • DPW adalah kepengurusan organisasi di tingkat Propinsi, dalam rangka mengakomodir/komunikasi dengan Pemerintah Propinsi, maka diharuskan telah memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota di wilayahnya, walaupun tersentralisir hanya di satu Kabupaten/Kota.
  • Pengesahan DPW berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah (MUSWIL), selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan DPW kepada Dewan Pengurus Pusat.
  • DPW berkedudukan di Ibukota Propinsi dan merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Propinsi.
  • Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua DPW, maka dapat dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) atas persetujuan DPP.
  • Dalam keadaan tidak memungkinkan diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Maka DPW dapat mengusulkan kepada DPP untuk memohon pengangkatan pejabat sementara/pelaksana harian, hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB).
  • Dewan Pengurus Wilayah dapat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Pengurusnya melalui Rapat Pleno DPW, dan selanjutnya dapat dimintakan pengesahannya dari DPP.
  • DPW dapat membuat pedoman kerja sendiri sesuai dengan kebutuhannya, selama tidak bertentangan dengan AD-ART dan peraturan organisasi lainnya.

Pasal 10
Dewan Pengurus Daerah (DPD) APERNAS

  • DPD adalah pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
  • Pengesahan DPD berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (MUSDA), selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan DPD kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
  • Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua DPD, maka dapat dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) atas persetujuan DPP melalui DPW.
  • Dalam keadaan tidak memungkinkan diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa, Maka DPD dapat mengusulkan kepada DPP melalui DPW, untuk memohon pengangkatan pejabat sementara/pelaksana harian, hingga diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).
  • Dewan Pengurus Daerah dapat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Pengurusnya melalui Rapat Pleno DPD, dan selanjutnya dapat dimintakan pengesahannya dari DPP melalui DPW.
  • DPD dapat membuat pedoman kerja sendiri sesuai dengan kebutuhannya, selama tidak bertentangan dengan AD-ART dan peraturan organisasi lainnya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS

Pasal 11
Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat

1. DPP Berhak:

  • Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, keputusan Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi.
  • Membentuk atau mengesahkan susunan komposisi dan personalia DPW dan DPD. c. Membentuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan organisasi.
  • Membentuk DPW dan DPD setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno DPP.
  • Membekukan DPW apabila pengurus yang ada kurang dari 3 (tiga) orang atau bertentangan dengan Kebijakan DPP, melawan AD dan ART, melalui Rapat Pleno DPP.
  • Membekukan DPD apabila pengurus yang ada kurang dari 3 (tiga) orang atau bertentangan dengan Kebijakan DPP, melawan AD dan ART, melalui Rapat Pleno DPP.

2. DPP berkewajiban :

  • Menyelenggarakan dan menjalankan Kepengurusan Organisasi berdasarkan AD/ART, keputusan MUNAS, keputusan RAKERNAS, dan Peraturan Organisasi ditingkat Pusat.
  • Menyelenggarakan Musyawarah Nasional berikutnya.
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat Wilayah dan Daerah.
  • Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
  • Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional.
  • Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yaitu TRIKARYA :
    • MEMBANTU proyek anggota APERNAS di seluruh Indonesia.
    • MENGAWASI proyek anggota APERNAS di seluruh Indonesia, termasuk dalam penggunaan kredit dari Perbankan, agar sesuai dengan peruntukannya.
    • MENSUKSESKAN proyek anggota APERNAS di seluruh Indonesia.

Pasal 12
Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah

1. DPW berhak :

  • Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP serta Ketetapan hasil Muswil dan Ketetapan Rakerwil.
  • Merekomendasikan DPD hasil Musda di wilayahnya kepada DPP, untuk mendapat Surat Keputusan DPP tentang Pengesahan Susunan, Komposisi dan Personalia DPD.

2. DPW berkewajiban :

  • Menyelenggarakan kepengurusan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPP, serta Peraturan Organisasi lainnya dan Ketetapan Musyawarah Wilayah APERNAS.
  • Melaporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Kerja Wilayah.
  • Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah berikutnya dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah.
  • Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yaitu TRIKARYA :
    • MEMBANTU proyek anggota APERNAS di Wilayahnya.
    • MENGAWASI proyek anggota APERNAS di Wilayahnya, termasuk dalam penggunaan kredit dari Perbankan, agar sesuai dengan peruntukannya.
    • MENSUKSESKAN proyek anggota APERNAS di seluruh Wilayahnya.

Pasal 13
Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Daerah

1. DPD berhak :

Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP serta Ketetapan hasil Musyawarah Wilayah, Ketetapan Rakerwil, Musda dan Rakerda APERNAS.

2. DPD berkewajiban :

  • Menyelenggarakan kepengurusan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPP, serta Peraturan Organisasi lainnya, Ketetapan hasil Musyawarah Wilayah, Ketetapan Rakerwil, Musda dan Rakerda APERNAS.
  • Melaporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP, DPW dan kepada Rapat Kerja Daerah.
  • Menyelenggarakan Musyawarah Daerah berikutnya dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah.
  • Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yaitu TRIKARYA :
    • MEMBANTU proyek anggota APERNAS di Daerahnya.
    • MENGAWASI proyek anggota APERNAS di Daerahnya, termasuk dalam penggunaan kredit dari Perbankan, agar sesuai dengan peruntukannya.
    • MENSUKSESKAN proyek anggota APERNAS di Daerahnya.

BAB VII
WEWENANG DAN KRITERIA DEWAN PENGURUS

Pasal 14
Wewenang Dewan Pengurus Pusat

1. Kewenangan DPP adalah :

  • Menentukan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan-keputusan MUNAS, keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
  • Menetapkan personalia pimpinan dan anggota Lembaga Otonom APERNAS dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan tertulis perserta Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Keputusan Rapat Pleno DPP.
  • Mengesahkan dan mengukuhkan susunan, komposisi & personalia Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Wilayah/Daerah. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki Keputusan yang diambil oleh DPW dan DPD, serta Keputusan MUSWIL dan MUSDA yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya yang berlaku.
  • Meyelengarakan MUSWILUB atau MUSDALUB dalam hal DPP menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi di tingkat DPW atau DPD.
  • Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan MUNAS lainnya.
  • Membuat ketetapan dan peraturan organisasi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan MUNAS lainnya.

2. Kriteria dan Syarat Dewan Pengurus Pusat :

  • Diusulkan oleh Peserta Munas dengan kriteria sebagai berikut:
    • Berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
    • Sebagai anggota dan memiliki Nomor Anggota APERNAS (NAA).
    • Berahlak mulia, tidak tercela, memiliki prestasi, dedikasi, intergritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan kesetiaannya terhadap organisasi APERNAS.
    • Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART APERNAS dan hukum Negara.
    • Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA, serta KKN.
  • Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga APERNAS, Program Kerja Nasional dan Peraturan Organisasi lainnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan.
  • Mampu berkerja secara kolektif antar sesama pengurus.
  • Mampu mengemban amanat-amanat kepengurusan.
  • Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus baik yang lebih rendah jabatannya, maupun yang lebih tinggi jabatannya.
  • Tidak boleh menjadi pengurus/anggota pada organisasi sejenis seperti REI dan APERSI.

Pasal 15
Kriteria Calon Ketua Umum
Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP maka selain pasal 14 ayat 2, calon Ketua

Umum harus memenuhui syarat sebagi berikut:

  • Diusulkan dan didukung sekurang-kurangnya oleh 20 persen suara perserta MUNAS, dan mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 1 (satu) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD).
  • Memiliki rekam jejak kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan organisasi APERNAS.
  • Diutamakan pernah menjabat Pengurus DPP, DPW dan/atau DPD.
  • Menyampaikan daftar riwayat hidup/rekam jejak dan rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi APERNAS kepada seluruh perserta Musyawarah Nasional (MUNAS).

Pasal 16
Wewenang Dewan Pengurus Wilayah

1. Kewenangan DPW adalah :

  • Melaksanakan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan-keputusan MUNAS, keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna DPP dan keputusan MUSWIL.
  • Melaksanakan keputusan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) dan kebijakan- kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
  • Membentuk dan mengkoordinir DPD-DPD dan Badan-Badan Khusus ditingkat Wilayah bila dibutuhkan.
  • Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi tingkat pusat, serta keputusan MUSWIL lainnya.

2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Wilayah, maka calon pengurus harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

  • Diusulkan secara tertulis oleh peserta MUSWIL/DPD dan disampaikan kepada MUSWIL.
  • Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    • Berdomisili di wilayah Propinsi
    • Sebagai anggota dan memiliki Nomor Anggota APERNAS (NAA).
    • Berahlak mulia, tidak tercela, memiliki prestasi, dedikasi, intergritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan kesetiaannya terhadap organisasi APERNAS.
    • Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART APERNAS dan hukum Negara.
    • Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA, serta KKN.
  • Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga APERNAS, Program Kerja Nasional dan Peraturan Organisasi lainnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan.
  • Mampu berkerja secara kolektif antar sesama pengurus.
  • Mampu mengemban amanat-amanat kepengurusan.
  • Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus baik yang lebih rendah jabatannya, maupun yang lebih tinggi jabatannya.
  • Tidak boleh menjadi pengurus/anggota pada organisasi sejenis seperti REI dan APERSI.

Pasal 17
Kriteria Calon Ketua DPW

Untuk dapat menjadi Ketua DPW maka selain pasal 16 ayat 2, calon Ketua DPW harus memenuhui syarat sebagai berikut:

  • Diusulkan dan didukung sekurang-kurangnya oleh 20 persen suara perserta MUSWIL/DPD.
  • Memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan organisasi APERNAS di Propinsi.
  • Menyampaikan daftar riwayat hidup/rekam jejak dan rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi APERNAS kepada seluruh perserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL).
  • Sudah mempunyai proyek perumahan, baik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama, minimal sudah menguasai lahan dan terbit perizinan.
  • Sudah mempunyai kantor untuk sekretariat DPW.

Pasal 18
Wewenang Dewan Pengurus Daerah

1. Kewenangan DPD adalah :

  • Melaksanakan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan-keputusan MUNAS, keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna DPP, keputusan MUSWIL dan keputusan MUSDA.
  • Melaksanakan keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Daerah.
  • Menerima pendaftaran Anggota Baru APERNAS berdasarkan AD-ART APERNAS, dan menyampaikan kelengkapan Calon Anggota kepada DPP melalui DPW.
  • Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi tingkat pusat, serta keputusan MUSWIL dan MUSDA lainnya.

2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Daerah, maka calon pengurus harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

  • Diusulkan secara tertulis oleh peserta MUSDA/Anggota APERNAS dan disampaikan kepada MUSDA.
  • Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    • Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota.
    • Sebagai anggota dan memiliki Nomor Anggota APERNAS (NAA).
    • Berahlak mulia, tidak tercela, memiliki prestasi, dedikasi, intergritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan kesetiaannya terhadap organisasi APERNAS.
    • Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART APERNAS dan hukum Negara.
    • Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA, serta KKN.
  • Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga APERNAS, Program Kerja Nasional dan Peraturan Organisasi lainnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan.
  • Mampu berkerja secara kolektif antar sesama pengurus.
  • Mampu mengemban amanat-amanat kepengurusan.
  • Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus baik yang lebih rendah jabatannya, maupun yang lebih tinggi jabatannya.
  • Tidak boleh menjadi pengurus/anggota pada organisasi sejenis seperti REI dan APERSI.

Pasal 19
Kriteria Calon Ketua DPD

Untuk dapat menjadi Ketua DPD maka selain pasal 18 ayat 2, calon Ketua DPD harus memenuhui syarat sebagai berikut:

  • Diusulkan dan didukung sekurang-kurangnya oleh 20 persen suara perserta MUSDA.
  • Memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan organisasi APERNAS di Kabupaten/Kota.
  • Menyampaikan daftar riwayat hidup/rekam jejak dan rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi APERNAS kepada seluruh perserta Musyawarah Daerah (MUSDA).
  • Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus sudah mempunyai proyek perumahan, baik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, minimal sudah menguasai lahan dan terbit perizinan.
  • Sudah mempunyai kantor untuk sekretariat DPD.

BAB VIII
DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 20
Dewan Pembina

  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Dewan Pembina Pusat.
  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Propinsi diadakan Dewan Pembina Wilayah.
  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten/Kota diadakan Dewan Pembina Daerah.

Pasal 21
Susunan Dewan Pembina

  • Dewan Pembina ditetapkan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
  • Yang dipilih melalui rapat pleno sesuai yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah para Pejabat Pemerintahan sesuai tingkatannya.
  • Anggota Dewan Pembina bersifat perorangan.
  • Dewan Pembina mempunyai tugas wewenang untuk memberikan nasehat dan pembinaan kepada DPP, DPW dan/atau DPD baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 22
Dewan Penasehat

  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Dewan Penasehat Pusat (WANHATPUS).
  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Propinsi diadakan Dewan Penasehat Wilayah (WANHATWIL).
  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten/Kota diadakan Dewan Penasehat Daerah (WANHATDA).

Pasal 23
Susunan Dewan Penasehat

  • Dewan penasehat ditetapkan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
  • Yang dipilih melalui rapat pleno sesuai yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah para mantan pengurus dan perseorangan yang sangan peduli, perhatian terhadap Visi, Misi dan Tujuan APERNAS sesuai tingkatannya.
  • Anggota Dewan Penasehat bersifat perorangan.
  • Ketua Dewan Penasehat dipilih oleh hasil kesepakatan Anggota Dewan Penasehat.
  • Dewan Penasehat mempunyai tugas wewenang untuk memberikan nasehat kepada DPP, DPW dan/atau DPD baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 24
Dewan Pertimbangan Organisasi

  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat.
  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Propinsi diadakan Dewan Pertimbangan Organisasi Wilayah.
  • Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten/Kota diadakan Dewan Pertimbangan Organisasi Daerah.

Pasal 25
Susunan Dewan Pertimbangan Organisasi

  • Dewan pertimbangan organisasi ditetapkan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
  • Yang dipilih melalui rapat pleno sesuai yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah para mantan pengurus sesuai tingkatannya.
  • Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi bersifat perorangan.
  • Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih oleh hasil kesepakatan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi.
  • Dewan Pertimbangan Organisasi mempunyai tugas wewenang untuk memberikan pertimbangan kondisi APERNAS kepada DPP, DPW dan/atau DPD baik diminta maupun tidak diminta.

BAB IX
RANGKAP JABATAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 26
Rangkap Jabatan

  • Anggota Dewan Pengurus tidak boleh merangkap Jabatan pada Dewan Pengurus baik ditingkat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi.
  • Dewan Pengurus tidak boleh menjadi atau merangkap Anggota dan/atau Dewan Pengurus lain pada organisasi sejenis ( REI atau APERSI ) dan lainnya.

Pasal 27
Pergantian Antar Waktu

  • Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan/atau karana sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatannya berakhir, maka Ketua umum untuk sementara digantikan oleh salah seorang Waketum yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang diagendakan untuk keperluan itu selanjutnya segera diselenggarakan MUNASLUB.
  • Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan/kekosongan dalam Dewan Pengurus dan/atau dianggap tidak aktif dan/atau dianggap melanggar konstitusi, maka pergantian untuk mengisi kelowongan/kekosongan tersebut dilakukan PAW dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus disemua tingkatan, Risalah Keputusan PAW tersebut disampaikan kepada Personalia DPP, dan disampaikan kepada DPP bila PAW DPW serta ke DPW bila PAW DPD.
  • Dewan Pengurus Pusat APERNAS berhak melakukan PAW terhadap Pengurus DPP dan DPD yang selama jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mempunyai proyek/tidak membangun perumahan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB X

PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 28
Pergantian Pengurus

  • Pergantian Dewan Pengurus dapat dilaksanakan sekali dalam 5 ( lima) tahun.
  • Pergantian Pengurus ditingkat Pusat/DPP dilaksanakan dalam MUNAS.
  • Pergantian Pengurus ditingkat Wilayah/DPW dilaksanakan dalam MUSWIL.
  • Pergantian Pengurus ditingkat Daerah/DPD dilaksanakan dalam MUSDA.
  • Serah terima jabatan pengurus dilaksanakan pada akhir MUNAS dan MUSDA.

BAB XI

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 29

  • Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah musyawarah tertinggi dalam organisasi yang diadakan atau diselenggarakan DPP dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh undangan dan peserta MUNAS.
  • Peserta & Peninjau MUNAS terdiri dari :
    • Dewan Pendiri/Peserta
    • Dewan Pengurus Pusat/Peserta. c. Dewan Pembina Pusat/Peninjau.
    • Dewan Pertimbangan Organisasi/Peninjau. e. Dewan Penasehat Tingkat Pusat/Peninjau
    • KSB DPW/Peserta
    • KSB DPD/Peserta h. Anggota/Peninjau
    • Anggota Luar Biasa/Peninjau
    • Anggota Kehormatan/Peninjau k. Undangan sebagai /Peninjau.
  • Hak suara dan hak bicara :
    • Hak suara hanya dimiliki oleh Peserta MUNAS.
    • Dewan Pembina/Dewan Penasehat/ Dewan Pertimbangan Organisasi/Anggota Luar Biasa atau Kehormatan dalam MUNAS hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
  • Acara Pokok MUNAS adalah sebagai berikut :
    • Menerima dan membahas laporan pertanggungjawaban DPP tentang pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPP terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
    • Menetapkan atau melakukan perubahan AD/ART serta Peraturan Organisasi lainnya. c. Menetapkan Program Kerja Nasional untuk periode berikutnya.
    • Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Umum.
    • Memilih dan menetapkan 3 (tiga) formatur yang membantu Ketua Formatur dalam menyusun DPP.
    • Formatur berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
      • Ketua Formatur terpilih sekaligus menjadi Ketua Umum APERNAS
      • Ketua Dewan Pendiri atau yang mewakili selaku Anggota Formatur
      • 3 (tiga) orang peserta MUNAS terpilih sebagai Anggota Formatur.
    • DPP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan MUNAS.

Pasal 30
Pengambilan Keputusan

  • Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila mencapai quorum, dengan ketentuan dihadiri 2/3 dari jumlah DPP dan/atau 2/3 dari jumlah DPW dan/atau 2/3 dari jumlah DPD dan/atau 50 persen+1 dari peserta yang hadir.
  • Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.
  • Dalam hal musyawarah dan/atau rapat tidak mencapai mufakat, maka keputusan dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (vooting).

BAB XII
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 31
Munaslub

  • Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat dilaksanakan atas permintaan Dewan Pengurus Pusat atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPW dan 2/3 dari jumlah DPD. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung MUNAS biasa.
  • Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan peserta MUNAS.
  • Acara pokok Musyawarah Nasional Luar Biasa pada dasarnya sama dengan acara pokok dalam MUNAS.
  • Seluruh ketentuan dalam MUNAS berlaku pula dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB XIII
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA

Pasal 32
Musyawarah Pimpinan Paripurna

  • Musyawarah Pimpinan Paripurna merupakan forum yang berada setingkat dibawah MUNAS.
  • Musyawarah Pimpinan Paripurna berwenang sebagai berikut :
    • Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh MUNAS atau MUNASLUB.
    • Menetapkan draft materi MUNAS.
  • Musyawarah Pimpinan Paripurna sedikitnya diadakan sekali dalam periode kepengurusan.
  • Jadwal dan agenda serta materi ditetapkan oleh DPP.
  • Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh :
    • Dewan Pengurus Pusat (DPP).
    • Ketua DPW dan Ketua DPD.
    • Utusan Dewan Pendiri.
    • Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat. e. Dewan Penasehat Pusat.
  • Pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan BAB XI Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga tentang Pengambilan Keputusan.

BAB XIV

RAPAT-RAPAT

Pasal 33
Rakernas

  • Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah permusyawaratan tertinggi dibawah MUNAS yang diadakan atas undangan DPP dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yang dihadiri oleh
    • Seluruh pengurus DPP/Peserta
    • Seluruh Dewan Pendiri/Peserta
    • KSB DPW/Peserta d. KSB DPD/Peserta
    • Seluruh anggota yang mendaftarkan diri/Peninjau
    • Dewan Pembina/Peninjau
    • Dewan Pertimbangan Organisasi/Peninjau h. Dewan Penasehat Pusat/Peninjau
    • Anggota Luar Biasa/Peninjan
    • Anggota Kehormatan/Peninjau
  • Acara pokok Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut :
    • Laporan Dewan Pengurus Pusat
    • Masalah-masalah penting dan aktual yang menyangkut kepentigan organisasi c. Evaluasi perjalanan organisasi APERNAS
    • Masalah-masalah yang oleh MUNAS diserahkan kepada Rapat Kerja Nasional
    • Acara-acara pokok persiapan serta masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam MUNAS
  • Penyelenggaraan RAKERNAS dilaksanakan oleh Panitia SC dan OC yang dibentuk DPP.
  • DPP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan RAKERNAS.
  • Isi dan susunan Acara RAKERNAS ditentukan oleh DPP.
  • Pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan BAB XI Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga tentang Pengambilan Keputusan.

Pasal 34
Rapat Pleno

Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua Dewan Pengurus pada setiap jenjang organisasi, dilakukan paling sedikit sekali dalam waktu satu bulan.

 

Pasal 35
Rapat Pengurus Harian

Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh setiap pengurus harian disetiap jenjang kepengurusan dalam organisasi, dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam waktu satu minggu.

BAB XV

MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 36
Musyawarah Wilayah

  • Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Dewan Pengurus Wilayah dan dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Peserta Musyawarah Wilayah dan undangan Musyawarah Wilayah.
  • Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
    • 5 (lima) orang utusan Dewan Pengurus Pusat/Peserta
    • Anggota Dewan Pengurus Wilayah/Peserta
    • KSB DPD di wilayahnya/Peserta
    • Anggota APERNAS wilayah setempat/Peserta e. Dewan Penasehat Wilayah/Peninjau
    • Undangan yang diputuskan dalam rapat pleno DPW/Peninjau
  • Hak Suara dan Hak Bicara
    • Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Wilayah.
    • Undangan dan Dewan Penasehat Wilayah hanya memilliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.
  • Acara Pokok MUSWIL adalah sebagai berikut :
    • Laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tentang pelaksanaan kebijakan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
    • Menetapkan program kerja wilayah untuk periode berikutnya.
    • Pemilihan dan penetapan Ketua DPW secara langsung oleh peserta MUSWIL.
    • Memilih dan menetapkan Formatur yang akan melakukan kelengkapan susunan, komposisi dan personalia DPW.
    • Formatur berjumlah sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
      • Satu orang Ketua formatur terpilih sebagai Ketua DPW.
      • Satu orang Anggota Formatur dari unsur DPP.
      • Tiga orang Anggota Formatur dipilih dari unsur peserta.
  • Dewan Pengurus Wilayah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MUSWIL.
  • Keputusan MUSWIL ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, dengan ketentuan dihadiri 2/3 dari jumlah SKB-DPW dan 2/3 dari jumlah SKB-DPD.

Pasal 37
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

  • Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari jumlah DPD yang ada di wilayah tersebut dan mendapat persetujuan tertulis dan Dewan Pengurus Pusat.
  • Seluruh ketentuan dalam MUSWIL berlaku pula dalam pelaksanaan MUSWILUB.

BAB XVI
RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL)

Pasal 38
Rapat Kerja Wilayah

  • Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) adalah permusyawaratan tertinggi di bawah MUSWIL yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Wilayah, dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh :
    • Utusan Dewan Pengurus Pusat.
    • Seluruh Dewan Pengurus Wilayah setempat. c. Seluruh Dewan Pengurus Daerah setempat.
    • Seluruh anggota APERNAS wilayah setempat.
    • Dewan penasehat tingkat wilayah setempat. f. Anggota luar biasa.
    • Anggota kehormatan
  • Acara pokok rapat kerja daerah adalah sebagai :
    • Laporan Dewan Pengurus Wilayah.
    • Masalah-masalah penting dan aktual yang menyangkut kepentingan organisasi.
    • Evaluasi perjalanan organisasi.
    • Masalah-masalah yang oleh MUSWIL diserahkan kepada Rapat Kerja Wilayah.
    • Acara-acara pokok persiapan serta masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam MUSWIL.
  • Penyelenggara RAKERWIL dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
  • Dewan Pengurus Wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah.
  • Isi dan susunan acara RAKERWIL ditentukan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
  • Keputusan RAKERWIL ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, dengan ketentuan dihadiri 2/3 dari jumlah SKB-DPW dan 2/3 dari jumlah SKB-DPD.

BAB XVII

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 39
Musyawarah Daerah

  • Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Dewan Pengurus Daerah dan dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Peserta Musyawarah Daerah dan undangan Musyawarah Daerah.
  • Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
    • Utusan Dewan Pengurus Pusat/Peserta
    • Utusan Dewan Pengurus Wilayah/Peserta
    • Anggota Dewan Pengurus Daerah/Peserta
    • Anggota APERNAS daerah setempat/Peserta e. Dewan Penasehat Daerah/Peninjau
    • Undangan yang diputuskan dalam rapat pleno DPD/Peninjau
  • Hak Suara dan Hak Bicara
    • Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Daerah.
    • Undangan dan Dewan Penasehat Daerah hanya memilliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.
  • Acara Pokok MUSDA adalah sebagai berikut :
    • Laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah (DPD) tentang pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan Dewan Pengurus Daerah (DPD) terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
    • Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya.
    • Pemilihan dan penetapan Ketua secara langsung oleh peserta MUSDA.
    • Memilih dan menetapkan Formatur yang akan melakukan kelengkapan susunan, komposisi dan personalia DPD.
    • Formatur berjumlah sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
      • Satu orang Ketua formatur terpilih sebagai Ketua DPD.
      • Satu orang Anggota Formatur dari unsur DPW.
      • Tiga orang Anggota Formatur dipilih dari unsur peserta.
  • Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MUSDA.
  • Keputusan MUSDA ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, dengan ketentuan dihadiri 2/3 dari jumlah anggota tersebut.

Pasal 40
Musyawarah Daerah Luar Biasa

  • Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari anggota tersebut dan mendapat persetujuan tertulis dan Dewan Pengurus Pusat.
  • Seluruh ketentuan dalam MUSDA berlaku pula dalam pelaksanaan MUSDALUB.

BAB XVIII
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)

Pasal 41
Rapat Kerja Daerah

  • Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah permusyawaratan tertinggi di bawah MUSDA yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Daerah,dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh :
    • Utusan DPP.
    • Utusan DPW.
    • Seluruh Dewan Pengurus Daerah setempat.
    • Seluruh anggota APERNAS daerah setempat.
    • Dewan penasehat tingkat daerah setempat.
    • Anggota luar biasa.
    • Anggota kehormatan
  • Acara pokok rapat kerja daerah adalah sebagai :
    • Laporan Dewan Pengurus daerah.
    • Masalah-masalah penting dan aktual yang menyangkut kepentingan organisasi.
    • Evaluasi perjalanan organisasi
    • Masalah-masalah yang oleh MUSDA diserahkan kepada Rapat Kerja Daerah.
    • Acara-acara pokok persiapan serta masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam MUSDA.
  • Penyelenggaraan RAKERDA dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD)
  • Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Kerja Daerah.
  • Isi dan susunan acara RAKERDA ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah.
  • Keputusan RAKERDA ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, dengan ketentuan dihadiri 2/3 dari jumlah anggota tersebut.

BAB XIX

LOGO APERNAS

Pasal 42
Atribut Organisasi

  • Filosofi logo: dua abstrak orang berdiri tegak terdiri dan sepasang konsumen yang saling bergandengan untuk mensejahterakan keduanya.
  • Makna logo : dua orang putih hitam, menggambarkan sepasang konsumen yang sejahtera dan bahagia Dibawah Atap rumah sederhana sehat yang dimilikinya melalui KPR yang dibangun oleh pengembang anggota APERNAS.
  • Gambar berbentuk segi delapan melingkari huruf APERNAS melambangkan 8 watak pengabdian APERNAS (Bersih, peduli, kompeten, gotong-royong, profesional, asah, asih, dan asuh)
  • Bingkai luar berbentuk segi empat penjuru atap rumah menggambarkan wadah atau Asosiasi para pengembang APERNAS, yang senantiasa ulet, handal, energik, dan semangat, dalam berkarya membantu Pemerintah membangun rumah Sederhana Tapak dan Susun untuk MBR.

BAB XX

KEUANGAN

Pasal 43
Besaran Sumber Keuangan

  • Besaran Sumber Keuangan APERNAS
    • Uang pangkal anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), disetor ke rekening DPP.
    • Iuran Wajib Tahunan Anggota (IWATA) yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), disetor ke rekening DPP dengan ketentuan pendistribusian keuangan :
      • Untuk DPP sebesar Rp 1.000.000,-
      • Untuk DPW sebesar Rp 250.000,-
      • Untuk DPD sebesar Rp 250.000,-
  • Iuran Wajib Proyek (IWAPRO) yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebesar Rp 200.000,- per unit rumah, bagi anggota yang membuka Proyek Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak dan/atau Rumah Sejahtera Susun, dengan teknis penagihan dilaksanakan oleh LAPNAS, dana disetor ke Rekening DPP dengan ketentuan pendistribusian keuangan :
    • Untuk DPP sebesar Rp 150.000,-
    • Untuk DPW sebesar Rp 25.000,-
    • Untuk DPD sebesar Rp 25.000,-
  • Dana Pelatihan dan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP) Anggota APERNAS, yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau dapat berubah sesuai kebutuhan acara, disetor ke Rekening DPP APERNAS.

BAB XXI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan dalam BAB XI Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga tentang Pengambilan Keputusan.

BAB XXII

REFERENDUM

Pasal 45
Referendum

  • Apabila dalam menjalankan roda organisasi terdapat hal-hal yang oleh Dewan Pengurus Pusat dirasakan dapat mengganggu kelangsungan dan keberadaan organisasi APERNAS maka untuk itu dapat diadakan referendum guna memperoleh usul-usul atau masukan yang disampaikan secara tertulis kepada semua anggota oleh DPP.
  • Batas waktu referendum ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan tidak boleh lebih dari satu bulan terhitung sejak hari, tanggal, usul-usul, atau pertanyaan diusulkan.
  • Surat referendum harus dijawab oleh para anggota menurut petunjuk-petunjuk yang telah disertakan pada surat referendum tersebut yang ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat dalam waktu yang telah ditentukan.
  • Jika suatu referendum jumlah yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul atau yang menjadi pertanyaan pokok referendum dianggap batal.
  • Semua usul atau pertanyaan yang telah disampaikan dalam referendum tetap tidak Memperoleh persetujuan anggota dapat diusulkan kembali dengan jalan referendum ulang atau diserahkan kepada MUNAS untuk diputuskan dalam tiga bulan dari tanggal pengumuman hasil referendum.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 46
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat APERNAS